KRISIS PENGELOLAAN DAN PENGOLAHAN
Siapa tak
kenal Indonesia, negeri yang penuh dengan ragam budaya dan limpah sumber daya.
Garis pantai yang terbentang sepanjang 99.093 km dan 124 juta hektar kawasan
hutan sudah memberikan gambaran bahwa memang Indonesia punya kelebihan
dibanding negara negara lain. Bukan hanya lingkup alam saja Indonesia luar
biasa, dalam hal jumlah penduduk Indonesia menempati urutan ke 4 di dunia.
Lantas, adakah kemustahilan untuk mewujudkan Indonesia menjadi sentra
perekonomian, industri, pariwisata? Sepertinya tidak. Namun sepertinya perlu
perjuangan keras untuk mewujudkan Indonesia seperti apa yang dicita citakan
para pejuang terdahulu bangsa ini.
Pada titik ini, era ini, Indonesia
seakan terjerembab dalam kubangan lumpur, sulit untuk keluar dan bebas. Memang
dalam sisi gografis dan keragaman budaya kita jauh lebih unggul. Namun dalam
hal pengelolaan kita masih sulit melepaskan diri dari jeratan bangsa asing. Hampir segala aspek kita perlu uluran tangan
yang sering dibilang investasi dari luar. Freeport yang dikuasai Amerika
sehingga emas dan perak tambang dari sana hanya 1 dan 3,75 persen saja yang
masuk pendapatan negara. Blok Mahakan dengan investasi dari British Petrolem
pun juga demikian. Meraup keuntungan yang luar biasa dan menyerahkan ampas
ampasnya kepada pihak kita.
Pemberian izin kepada perusahaan
swasta baik lokal maupun asing atas tambang yang baru atau perpanjangan kontrak
bagi yang sudah berjalan seperti kasus Blok Mahakam, Blok Tangguh yang diberikan
kepada British Petrolem, tambang emas di Irian Jaya yang diberikan kepada PT
Freeport Amerika Serikat dan ribuan kontrak karya lainnya,
selalu bermuara pada dua alasan klasik yang dikemukakan Pemerintah: ketidakmampuan Pertamina dan BUMN lainnya
dari sisi teknologi dan ketidakmampuan dari sisi permodalan. Padahal fakta
membuktikan, kedua masalah tersebut bukan masalah utama bagi Pertamina.
Dari sisi teknologi Pertamina dan BUMN lainnya sudah mampu melakukan ekplorasi
migas baikonshore (darat), offshare (lepas pantai)
maupun laut dalam (deep water). Begitu juga dari sisi permodalan. Seandainya
Pemerintah atau Pertamina tidak memiliki dana, sebenarnya banyak lembaga
keuangan atau perbankan yang bisa menjamin kucuran kredit
jika Pertamina memiliki underlying asset (jaminan).
Apalagi jika hal ini didukung oleh jaminan Pemerintah melalui pemilikan
cadangan nasional migas oleh Pertamina sebagai BUMN seperti halnya negara lain,
misalnya Venezuela atau Malaysia melalui Petronasnya. 1
Di sisi lain, Indonesia pun terlihat
belum cerdas dalam menyikapi bahan bahan mentah yang sudah ada. Seringkali
bahan bahan tersebut langsung diekspor ke luar negeri tanpa diolah terlebih
dulu. Padahal jelas keuntungan bakal berlipat ganda saat barang ekspor tersebut
merupakan barang olahan dari bahan mentah tersebut. Mungkin inilah kepolosan
Indonesia, suka mengekspor kakao namun kemudian bangga saat membeli coklat
swiss seharga ratusan ribu. Crude Palm Oil pun juga tak jauh beda. Kita jual
mentah dengan harga misal 1 Dollar nanti kita tinggal beli dengan harga 10
Dollar. Lucu. Lebih mirisnya, ketika sawah terhampar luas, padi menguning..
impor beras dari Thailand masih terus terjadi. Lebih lucu.
Inilah problematika sumber daya alam
di Indonesia yang melimpah namun sedikit yang tertumpah di kita, tertampung ke
investor asing. Dijual oleh kita namun kerugian juga kita yang dapat. Langkah
yang bisa kita upayakan adalah tetap berada dalam koridor kebaikan dan terus
mengembangkan ilmu serta pengetahuan terutama di bidang pengelolaan dan
pengolahan sumber daya alam. Karena yang kita butuhkan saat ini adalah pemegang
kendali negara yang bijaksana dan mengerti kebutuhan negaranya. Dan tentu saja
kita yang nantinya menjadi pemegang kendali tersebut. Dan agar krisis seperti
sekarang tidak terulang maka kita, generasi penerus, perlu mengoptimalkan apa
yang ada di diri kita sehingga kita benar benar siap dalam memperbaiki dan
mengembangkan sayap Garuda yang sudah patah kini.
1
http://hizbut-tahrir.or.id/
